FOKUS

Pemeriksaan Tukang Tenda Acara Pernikahaan Putri HRS, Polisi: Buktikan Massa Banyak

JAKARTA (tandaseru) – Polisi mengagendakan pemanggilan terhadap pemasang tenda saat acara pernikahan putri Habib Rizieq yang dianggap melanggar peraturan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 pada Kamis (3/12). Namun, pihak pemasangan tenda tidak bisa menghadiri agenda pemeriksaan itu.

Terkait hal itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menerangkan pemeriksaan terhadap pihak tenda itu karena dinilai pemasangannya karena untuk mempersiapkan kedatangan banyak massa.

“Kira-kira tenda buat apa? Ya iya dalam rangka mempersiapkan (banyak massa),” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat, Jumat (4/11).

Tubagus belum memastikan jumlah undangan dalam acara alad nikah itu. Hanya saja, dia mengatakan pihaknya sudah mengantongi fakta bahwa ada persiapan untuk menerima estimasi massa dalam jumlah besar.

“Faktanya kan ada persiapan ada tendanya itu kan sebagai wujud persiapan, kalau misalnya enggak dipasang tenda atau enggak ada acara apa-apa masa iya orang masang-masang tenda,” ungkap Tubagus.

Tubagus tidak menegaskan tenda bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tubagus mempersilakan semua orang menilai hal tersebut.

“Silakan diambil kesimpulannya lah,” ucapnya.

Penyidik Sudit Keamanan Negara (Kamneg) beberapa kali sudah berupaya memeriksa pegawai tenda, baik sopir, kenek hingga petugas pemasang tenda. Namun, belum ada satupun yang memenuhi panggilan.

Begitu juga Rizieq yang absen panggilan pemeriksaan pada Selasa, 1 Desember 2020. Penyidik telah menjadwalkan ulang pemeriksaan pentolan FPI itu pada Senin, 7 Desember 2020.

Akad nikah anak Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020 ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19.

Sejumlah peserta juga kedapatan tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu. Akibatnya, terjadi klaster baru penyebaran covid-19 di lokasi tersebut.

Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Kini polisi tengah mencari tersangka yang bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.

Lalu, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Tidak Menuruti Ketentuang Undang-undang, dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang Menghalang-halangi Ketentuan Undang-undang, dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com