FOKUS

Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Melalui Proses Handing Over, Ini Artinya

JAKARTA (tandaseru) – Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan proses penangkapan buronan kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra melalui proses handing over. Apa artinya?

Handing over sendiri berarti penyerahan. Artinya, awalnya Djoko Tjandra ditangkap oleh Police Diradja Malaysia terlebih dahulu baru diserahkan ke Polri.

“Jadi prosesnya namanya handing over jadi begitu bisa diamankan oleh rekan-rekan Polisi Diraja Malaysia selanjutnya langsung diserahkan ke kita untuk kita lakukan penangkapan,” ujar Listyo di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/7).

“Prosesnya di wilayah yurisdiksi Indonesia kan kira-kira seperti itu dan kemudian kita bawa,” jelasnya.

Menurut Listyo, penangkapan merupakan bukti dari perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta untuk segera menangkap Djoko Tjandra secepatnya.

“Terhadap peristiwa tersebut Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra dimanapun berada dan segera untuk dituntaskan sehingga semua menjadi jelas atas perintah tersebut, maka pak Kapolri bentuk tim khusus yang kemudian secara intensif cari keberadaan (Djoko Tjandra),” kata Listyo di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (30/7).

Selain itu, kata Listyo, penangkapan ini juga berkat hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia sehingga buronan kelas kakap tersebut tertangkap.

“Alhamdulillah tadi siang dapat info, target bisa kita ketahui, jadi tadi sore kami Bareskrim Polri bersama tim khusus berangkat untuk lakukan penangkapan. Alhamdulillah berkat kerja sama Bareskrim dan kepolisian Diraja Malaysia. malam ini Djoko Tjandra sudah berhasil kita amankan tentunya ini intuk menjawab kerahuan publik selama ini,” jelasnya.

Untuk diketahui, Joko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Joko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko.,

Dalam hal ini Djoko Tjandra berhasil mengobok-obok Polri untuk membantu pelariannya yang mengakibatkan tiga Jenderal Polisi dicopot oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham. Azis dari jabatannya.

Tiga Jenderal tersebut adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Brigjen Pol Nugroho dan Brigjen Pol Prastijo Utomo terkait penerbitan surat jalan, surat bebas Covid-19, dan soal tercabutnya red notice terhadap Djoko Tjandra yang dikeluarkan Polri. Dalam hal ini, Brigjen Prastijo sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain dari Polri, Djoko Tjandra juga membuat Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan setelah geger kasus pencetakan e-KTP kilat buron Djoko Tjandra. Kasus ini berawal saat Djoko Tjandra diketahui datang ke Kelurahan Grogol Selatan untuk membuat e-KTP pada 8 Juni 2020.

Asep mengaku awalnya tidak tahu bila Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Pembuatan e-KTP Djoko Tjandra selesai dalam waktu 1 jam 19 menit.

Selain itu, Kejagung mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap jaksa Pinangki terkait dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra. Kejagung memutuskan untuk membebastugaskan Pinangki dari jabatannya.

“Wakil Jaksa Agung telah memutuskan, sesuai keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor Kep/4/041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural. Artinya dinon-job-kan kepada terlapor (jaksa Pinangki),” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Kasus ini pun juga menyeret pengacara dari Djoko Tjandra yakni Anita Kolopaking. Anita sebelumnya juga sempat dilarang untuk keluar negeri oleh Bareskrim Polri.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait