Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Terdampak Pandemi Covid-19 Apresiasi Bantuan Subsidi Pemerintah

JAKARTA (tandaseru) – Pandemi Covid-19 yang masih marak di Indonesia berdampak ke segala sektoral terutama ekonomi bagi seluruh masyarakat. Sebagai bentuk perhatian, Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke masyarakat.

Salah satu yang menerima BSU itu adalah para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-PNS. Bantuan itu diberikan ke sekitar dua juta PTK Non-PNS dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 Triliun yang diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020.

“Yang terdampak pandemi bukan hanya masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga guru, dosen, dan tenaga kependidikan kita. Inilah yang menjadi gagasan Kemendikbud agar PTK Non-PNS mendapatkan subsidi,” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Kemendimbud, Abdul Kahar dalam dialog, Kamis (19/11) lalu.

Dia merinci ada sebanyak 162 ribu dosen, 1,6 juta guru, dan sekitar 237 ribu tengan pendidikan yang mempunyai gaji dibawah Rp5 juta yang mendapatkan bantuan ini. Selain itu, penerima juga sudah didata secara valid di Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan Info GTK.

Syaratnya pun mudah. Kahar menerangkan PTK yang terdaftar hanya perlu menyiapkan dokumen seperti KTP, NPWP jika ada, Surat Keputusan Penerima BSU dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh di Info GTK dan PDDikti yang diberi materai dan ditandatangani untuk mencairkan dana.

“Nantinya PTK dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan dananya,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu Guru SMAS Handayani, Pekanbaru Riau, Mila Faldilah Nur yang merupakan PTK Non-PNS itu juga merasakan dampak dari bantuan itu. Gajinya hampir tertunda karena orang tua murid yang tidak mampu bayar iuran sekolah.

“Tidak mengira pemerintah akan kepikiran untuk memberikan bantuan kepada kepada guru honorer. Kami merasa diperhatikan, merasa ada apresiasi untuk kami,” ucapnya.