FOKUS

Pengunggah Video Pembakaran Bendera Tauhid HTI Bisa Dijerat UU ITE

Tandaseru – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Umar Surya Fana menyebutkan pengunggah video pembakaran bendera tahid diduga Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI) dapat dijerat Undang-Undang ITE.

Ada tiga pasal yang menjadi opsi polisi mengungkap kasus pembakaran bendera ini, yakni Undang-Undang ITE yang merujuk kepada video pembakaran yang viral, Pasal 174 KUHP tentang membuat kegaduhan dan Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan.

“Untuk 174 KUHP kegaduhan, mengganggu rapat umum ini akan muncul pelakunya. Siapa? Ya yang menyusup tadi (pemilik dan pengunggah video),” ujar Umar saat dikonfirmasi, Kamis (25/10).

Senada dengan Umar, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto juga mengatakan penyebar video pembakaran bendera tersebut dapat dikenakan UU ITE.

“Pengunggah video dapat dikenakan Undang-Undang ITE,” ujar Arief dalam keterangan tertulis.

Pembakaran bendera itu terjadi saat perayaan Hari Santri Nasional di Lapang Alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, pada Senin (22/10). Berdasarkan laporan polres setempat, pembakaran itu terjadi pada pukul 09.30 WIB.

Pada pukul 14.30 WIB, peringatan Hari Santri Nasional itu selesai. Namun, video pembakaran tersebut menjadi viral dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Kepolisian pun segera melakukan beberapa tindakan.

Kepolisian segera berupaya untuk melakukan take down atau mencopot video viral tersebut agar tidak menimbulkan keributan. Kepolisian kemudian melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan dari saksi. Sejumlah ormas, di antaranya MUI, PCNU, dan Banser memberikan klarifikasi kasus tersebut.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait