FOKUS

Pentingnya Sosialisasi Mekanisme dan Prosedur Pembuatan Data Pemilih hingga ke KPPS

JAKARTA (tandaseru) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta stakeholder terkait untuk menyosialisasikan mekanisme dan prosedur data pemilih sampai ke tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Hal itu disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Data Kependudukan dan Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020,

Sebab, Kemendagri bersama KPU, dan Bawaslu telah bersepakat bahwa e-KPT/KTP elektronik akan menjadi identitas yang paling utama, sebagai persyaratan untuk mensahkan hak pilih masyarakat.

Akan tetapi, apabila masyarakat masih ada yang belum membuat e-KTP dianjurkan untuk membuat keterangan bahwa e-KTP sudah dalam tahap proses pembuatan,  katanya di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Mendagri juga mewanti-wanti agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah agar mempermudah atau tidak mempersulit  masyarakat dalam pembuatan e-KTP, mengingat pelaksanaan Pilkada tinggal menghitung hari. Untuk itu, Ia mendorong, Kepala Dinas Dukcapil di daerah yang perekaman e-KTP nya masih kurang untuk segera melakukan rekonsiliasi data pemilih bersama KPUD dan Bawaslu.

“Rekonsiliasi data, berapa banyak yang belum melakukan perekaman, di mana saja daerahnya, di mana saja kecamatan/kabupaten/desa yang belum melakukan perekaman dan segera laksanakan rapat untuk mendorong masyarakat melakukan perekaman e-KTP. Kalau peralatannya ada diterbitkan segera, jangan ada pungli, jangan dipersulit, yang bisa mudah jangan dipersulit, karena ini menyangkut masalah bangsa dan negara,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU, pelaksanaan verifikasi data pemilih yang dilakukan door to door pada periode Juli – Agustus lebih kurang tercatat 100,3 juta pemilih, dan masih ada 1% yang belum memiliki e-KTP. Menurut Mendagri ada tiga kemungkinan yang menyebabkan masyarakat belum membuat e-KTP, yakni:

“Pertama, mungkin belum tau karena kurang sosialisasi. Kedua, mungkin kesiapan dari jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang kurang mampu mengakomodir masyarakat yang ingin melakukan perekaman e-KTP, sehingga akhirnya tidak terlayani. Ketiga, mungkin masyarakat yang belum merekam tersebut memang belum ingin merekam karena mungkin tidak ingin menggunakan hak pilih,” jelasnya.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com