Perkuat Operasional ASEANAPOL, Kapolri: Perlu Pusat Data yang Kuat, Terintegrasi

Tandaseru – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap upaya untuk memperkuat aspek operasional ASEANAPOL melalui pembangunan pusat data yang kuat dan terintegrasi.

Namun demikian Kapolri juga menggarisbawahi upaya tersebut hanya akan dapat terwujud bila terdapat keinginan yang kuat dari seluruh organisasi kepolisian anggota ASEANAPOL dan pemerintah negara-negara anggota.

Secara teknis, Kapolri juga mengingatkan tantangan yang akan dihadapi dalam bidang operasional juga sangat besar, khususnya perbedaan sistem dan budaya hukum negara anggota.

“Kejahatan di sebuah negara belum tentu menjadi rumusan kejahatan berdasarkan undang-undang negara lain,” ungkap Jenderal Tito pada sesi pleno pertama dalam Konferensi ASEANAPOL Tahun 2019 di Hotel Melia, Hanoi, Vietnam

Tito Karnavian menekankan jenis data yang dikumpulkan dan dibagikan juga harus diatur secara ketat. Keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh EUROPOL dan INTERPOL dalam pengelolaan pusat data juga harus menjadi pelajaran untuk menentukan model terbaik bagi kepolisian negara-negara Asia Tenggara.

Tantangan ASEANAPOL

Dia menyebutkan perkembangan kejahatan lintas negara yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi, tetap menjadi tantangan utama bagi kepolisian negara-negara ASEAN. Terorisme, perdagangan orang, peredaran gelap narkoba, perdagangan satwa dilindungi (wildlife crime), serta penyelundupan senjata api menjadi pembahasan khusus dalam Konferensi ASEANAPOL tahun 2019.

Demikian pula dengan berbagai bentuk kejahatan kelautan/maritim, kejahatan ekonomi dan perbankan, kejahatan siber, pemalsuan dokumen perjalanan, dan penipuan lintas negara/transnational fraud, juga menjadi perhatian utama dalam konferensi tahun ini.

Sebagai upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk tantangan tersebut, katanya konferensi ASEANAPOL tahun ini juga mengagendakan pembahasan terkait pengelolaan Electronic ASEANAPOL Database system 2.0 (e-ADS 2.0), bantuan hukum timbal balik/mutual legal assistance, kerja sama pendidikan dan pelatihan