FOKUS

Buka Sesi Pertama Pertemuan Menteri ASEAN-RoK, Menteri PANRB Paparkan SP4N-LAPOR!

2019 ASEAN-ROK Ministerial Roundtable on Public Service Innovation

Tandaseru – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo membuka sesi pertama pada acara 2019 ASEAN-ROK Ministerial Roundtable on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan, Selasa (26/11).

Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Republik Korea (RoK), yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Korea pada 25-27 November 2019.

Pertemuan dihadiri oleh Minister of the Interior and Safety Republik Korea Chin Young, Permanent Secretary Public Service Division Singapura Loh Khum Yean, Permanent Secretary Brunei Darussalam Mohd Riza Dato Paduka Haji Mohd Yunos, Permanent Secretary of State Kamboja Sak Setha, dan Minister of Home Affairs Laos Khammanh Sounvileuth, serta sejumlah pejabat negara di ASEAN lainnya.

Dalam presentasinya, Menteri PANRB mengangkat judul “Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menghadapi tantangan global”.

Dia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam kerangka open government agar terjadi keseimbangan antara program pemerintah dan harapan masyarakat, serta mampu membuat lompatan besar melampaui ketidakpastian dan perubahan global serta tantangan kemanusiaan yang universal.

Menurut Tjahjo, Indonesia telah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau singkatnya SPBE (e-government) untuk menggabungkan seluruh pelayanan pemerintahan yang berbasis big data secara nasional, sehingga lebih cepat, mudah, murah, efektif, efisien, dan terintegrasi.

“Kita bisa menghilangkan silo, memangkas birokrasi yang berbelit, memudahkan pelayanan, bahkan menghemat triliunan rupiah anggaran dengan sistem ini,” katanya.

SP4N-LAPOR!

Di dalam kerangka SPBE, papar Menteri PANRB, terdapat SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), yaitu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang menjaga sirkulasi penyerapan aspirasi masyarakat untuk pemerintah.

Pengaduan dijaring secara terpadu (dari pusat hingga daerah dan unit pelayanan publik terkecil), pengelolaan juga tidak terduplikasi (menghemat anggaran negara), tepat sasaran pada lembaga yang berwenang menangani (no wrong door policy), tidak ada penolakan terhadap aduan, mudah diakses dan dikelola, serta penanganannya tuntas (status laporan mudah ditelusuri).

Kemudian pada sesi pemaparan praktik terbaik inovasi pelayanan publik yang terdapat di Indonesia, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan secara detil implementasi SP4N-LAPOR!.

Dia menyampaikan bahwa SP4N-LAPOR! adalah salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dan merupakan alat deteksi dini untuk semua keluhan dari warga dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Terdapat empat hal penting dalam Pengelolaan Pengaduan di Indonesia:

  1. Sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan konstruktif dan upaya membangun kepercayaan masyarakat pada Pemerintah;
  2. Sebagai sarana perlindungan bagi penyelenggara layanan publik, agar dapat memberikan jawaban secara layak atas kritikan atau laporan masyarakat;
  3. Penanganan pengaduan yang terintegrasi secara nasional diperlukan untuk membangun kesatuan pengelolaan agar efektif, efisien dan mudah baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara layanan;
  4. Seiring dengan meningkatnya akses dan keterhubungan penyelenggaran layanan dengan masyarakat, maka pengaduan justru semakin meningkat, sehingga sistem pengaduan juga berfungsi sebagai sarana kritik yang konstruktif, aspiratif & apresiatif.

Acara Ministerial Roundtable on Public Service Innovation tersebut terbagi menjadi tiga topik yang menjadi platform untuk berbagi pengalaman kasus inovasi pelayanan publik dan diskusi untuk mencari jalan mempromosikan pembangunan mewujudkan kemakmuran bersama negara-negara di ASEAN dan RoK.

Topik pertama, menitikberatkan pada inovasi pemerintah dengan mengutamakan partisipasi masyarakat yang terlihat dari hubungan masyarakat dengan pemerintah.

Topik kedua, inovasi pelayanan publik menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan platform dan akuntabilitas pemerintah.

Selanjutnya topik ketiga, adalah pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan global.

Seluruh topik saling berkaitan, dengan mengutamakan teknologi akan meningkatkan partisipasi publik dan membantu dalam pengembangan daerah.

Oleh sebab itu pelayanan publik menjadi pintu utama untuk pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id