FOKUS

Podcast Ngopi Eps 1, MIPI: Harusnya Malu Tertinggal Negara Lain

JAKARTA (tandaseru.id) – Podcast Ngopi (Ngobrol Politik Indonesia) di channel youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri bertema Paradoks Desentralisasi Pemerintahan dan Sentralisasi Politik baru di unggah, Jum’at, (18/6).

Pada podcast Ngopi perdana ini Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Guru Besar IPDN, Pengurus Pusat – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menjadi narasumber yang berbincang dengan Astri Megatari selaku pemandu acara.

Bicara tentang seberapa pentingnya hal ini dibahas, Nurliah mengatakan, Indonesia cukup tertinggal akibat sentralisasi yang kuat saat orde baru, hal itu membuat daerah-daerah jadi kurang berkembang.

Maka dari itu dibutuhkan desentralisasi politik, desentralisasi politik adalah kondisi saat kewenangan diberikan kepada rakyat untuk memilih siapa yang bisa memimpin mereka.

“Namun saat ini partai politik banyak yang mengarahkan pilihan kepada pihak yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Seperti kasus pasangan yang kalah melawan kotak kosong, artinya belum tentu apa yang disuguhkan itu benar-benar pilihan mereka.” ungkapnya

Lebih lanjut Nurliah menuturkan, bahwa kini sudah jadi rahasia umum, untuk maju menjadi wakil rakyat apapun itu, pasti ada pertanyaan ‘kamu punya berapa?’ dan itu baru sampai di ring 3 atau 2 saja, akhirnya yang benar-benar punya kompetensi harus mundur, karena harus kalah dari yang punya uang dan punya kedekatan dengan pemimpin partai.

“Hal itulah yang harus jadi komitmen bersama antar partai, karena kalau ini terus menerus, artinya calon-calon ini akan ‘mencari uang’ untuk memenuhi apa yang diminta partai dan menyuburkan investor politik. Maka yang dikorbankan jadi masyarakat, karena kebijakannya terbeli sebelum mereka terpilih.” sambungnya

Memang Indonesia merupakan Negara Kesatuan, pusat pemerintahan pun satu tapi saat berdesentralisasi ada 6 kewenangan yang tinggal di pusat, lalu semua urusan untuk kesejahteraan masyarakat diberikan pada Pemerintah daerah.

“Parpol silahkan mengatur kewenangan yang ada di pusat, tapi jika ada kewenangan yang mendesak bagi masyarakat setempat, maka perlu diserahkan pada daerah atau pengurus cabang untuk meminimalisasi politik uang.” Jelas Nurliah

Mengungkapkan fakta tentang perbedaan partai politik di Indonesia dengan yang ada di dunia, Nurliah menceritakan, di Indonesia ketua atau pengurus partai rata-rata mau mencalonkan diri di jabatan publik tapi di US, pengurus partai adalah yang mengurus partai mencari SDM handal dan pendanaan.

“Jadi mereka yang mencalonkan diri tidak ada beban dalam diri mereka, saat menjabat pun tidak banyak pikiran untuk ‘cari uang’ dan itu yang sebenarnya perlu di contoh,” tambahnya

Jadi selama masih melihat masyarakat tidak sejahtera, itu artinya masih tertinggal dan masih ada yang salah dengan sistem pemilihan di Indonesia.

Masyarakat harus cerdas memilih dan paham politik, karena sesungguhnya seluruh yang terjadi di hidup masyarakat tentang kebijakan, harga bahan pokok, semua atas keputusan politik.

Jangan sampai dianggap sebagai masyarakat yang punya suara murah karena mau dibeli. Sangat disayangkan jika kandidat yang berkompeten tidak terpilih akibat masyaraktnya masih memilih karena uang.

“Malu jika kita tertinggal dari negara lain, maka kita perlu memperbaiki sistem dan masyarakat jangan pilih orang yang mau membayar mereka.” pungkasnya

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com