FOKUS

Polda Metro Telusuri Perbedaan NJOP Pulau Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA (!) – Penyidik Polda Metro Jaya tengah menelusuri terjadinya perbedaan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamsi di Teluk Jakarta. Diduga ada indikasi selisih NJOP yang disetujui sesuai aturan dengan realitas di lapangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan terkait dengan indikasi perbedaan NJOP itu, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Kepala Badan Pajak dan Restribuso (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJP) Dwi Haryantono pada Kamis.

“Ada selisih antara NJOP dengan fakta di lapangan berkaitan dengan harga lahan tanah itu yang akan kita dalami,” kata Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (9/11).

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta hingga Rp30 juta per meter.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

Baca Juga:

Karena itu, kata Argo polisi akan menelusuri prosedur penetapan besaran NJOP guna mengetahui mekanisme di lapangan dengan aturan yang berlaku. Langkah yang diambil adalah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghitung besaran dugaan tindak pidana korupsi proyek reklamasi pulau.

Polisi telah memeriksa tiga saksi, yakni Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta, dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11).Selain itu, Poda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.(Ant)

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait