Politikus PDIP Sebut Masa Jabatan Anggota DPR Tak Perlu Dibatasi

JAKARTA (Tandaseru) – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya menilai, masa jabatan anggota DPR sebaiknya tidak dibatasi. Kendati demikian dia tetap menghormati hak konstitusional masyarakat yang menggugat masa jabatan anggota DPR.

“Ya enggak perlu dibatasi, sampai rakyat sudah tidak memilih dia,” katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6).

Menurutnya anggota DPR Berbeda dengan kepala daerah. Seorang kepala daerah memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran, sehingga seorang kepala daerah pekerjaannya harus jelas terukur.

Trimedya juga menganggap jika seorang anggota DPR hanya dibatasi dua periode, hal itu dinilai terlalu cepat. Menurutnya seorang anggota DPR biasanya di periode pertama adalah tahapan belajar.

“Ya maksimum empat periode lah. Empat periode kali lima kan 20 tahun. Kalau mau dilakukan itu,” ujar anggota komisi III DPR tersebut.

Trimedya menambahkan, jika alasannya pembatasan masa jabatan anggota DPR itu lantaran DPR dianggap tidak memiliki kinerja yang baik, masyarakat bisa dengan menghukumnya dengan tidak memilih di pemilihan legislatif berikutnya.

Diketahui sebelumnya, seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi menggugat ketentuan tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil atas materi muatan Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4), dan Pasal 367 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,” kata Igantius dalam sidang pendahuluan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).