FOKUS

PPP Dukung Langkah Mendagri Tito Evaluasi Sistem Pilkada

Tandaseru – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung wacana evaluasi pilkada langsung. Mereka berharap ada revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau Pilkada.

“Tentu kita sepakat ada banyak hal yang harus dievaluasi soal Pilkada,” kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Arsul mengatakan Badan Legislasi (Baleg) sedang menyusun prolegnas jangka menengah, panjang, dan prioritas di 2020. Ia mengatakan kader PPP di Komisi II ikut mengusulkan revisi UU Pilkada.

“Kita akan lihat apakah revisi UU Pilkada masuk prolegnas, lebih-lebih masuk prolegnas prioritas,” ujarnya.

Arsul mafhum wacana revisi UU Pilkada tidak terealisasi dalam waktu dekat. Sebab proses Pilkada Serentak 2020 mulai digelar pada April 2020.

“Jadi kalau UU Pilkada mau direvisi maka harus cepat, secepat revisi UU KPK,” jelas Arsul.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap pilkada langsung mempunyai sisi negatif, yakni biaya politik tinggi. Meski partisipasi demokrasi meningkat dari tahun ke tahun.

Tito menyebut calon kepala daerah harus mengeluarkan Rp20 hingga Rp30 miliar selama kampanye pilkada. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait