FOKUS

Presiden Teken Perpres RPJM Nasional 2020-2024, Ini Rinciannya

JAKARTA (tandaseru) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024.

RPJM Nasional 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun terhitung sejak 2020 hingga 2024 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum 2019.

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program kementerian/lembaga dan lintas K/L, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta Prioritas Pembangunan.

Selain itu, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Menurut Perpres ini, RPJM Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun Rencana Strategis K/L, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

RPJM juga sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah, serta acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

“RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional,” bunyi Pasal 2 ayat 4 dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 itu.

K/L dan pemerintah daerah, menurut Perpres ini, melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis K/L dan RPJM Daerah.

“Dalam menyusun Rencana Strategis, K/L melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Demikian pula dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah, pemda dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri,” tulsi Pasal 3 ayat 2 dan 3 Perpres tersebut.

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional. Pemantauan dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional.

Adapun evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir. Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional dilaporkan Menteri kepada Presiden.

Pasal 5 Perpres ini menyebutkan, RPJM Nasional terdiri atas Narasi RPJM Nasional; Proyek Prioritas Strategis; Matrik Pembangunan; dan Arah Pembangunan Wilayah, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres ini.

Berkaitan dengan target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Nasional bersifat indikatif. “Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional, disampaikan oleh Menteri kepada Presiden dalam Sidang Kabinet untuk mendapatkan keputusan,” tulis Pasal 6 ayat 2.

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 ini berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 20 Januari 2020.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait