FOKUS

RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Target Paling Cepat Disahkan

JAKARTA (tandaseru) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Johnny G.Plate kembali rapat membahas Rancangan Undang-Undangan Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Komisi I DPR RI, Selasa (25/2).

Pembahasan ini diawali dengan Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dengan agenda penyampaian penjelasan pemerintah tentang RUU PDP.

Johnny berharap DPR memiliki waktu cukup agar pembahasan RUU ini dapat dilakukan, sehingga RUU PDP dapat menjadi Undang-Undang pertama yang disahkan di masa sidang tahun 2020.

“RUU PDP ini diharapkan Undang-undang pertama yang bisa dihasilkan bersama DPR dan Pemerintah untuk tahun 2020,” ujar Johnny di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2).

Penyerahan berkas pendapat tentang RUU PDP ini diserahkan langsung oleh Menkominfo Johnny G. Plate kepada Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra sebagai pimpinan rapat.

Lebih lanjut, Dia mengatakan bahwa rapat kerja ini merupakan kelanjutan dari Surat Presiden (Surpres) pertama mengenai RUU PDP kepada DPR.

“Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan Daftar Investaris Masalah (DIM) oleh fraksi di DPR, mengingat saat ini sedang ada beberapa UU penting lain, seperti RUU Omnibus Cipta Kerja,” tutur Johnny.

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), turut hadir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sekadar informasi, Indonesia terbilang lambat memiliki aturan terkait PDP. Pasalnya, lebih dari 132 negara sudah memiliki hukum yang secara khusus mengatur privasi dan data pribadi warganya.

Di Asia Tenggara sendiri,  sudah ada empat negara yang memiliki regulasi terkait PDP, yakni Malaysia (2010), Singapura (2012), Filipina (2012), dan Thailand (2019).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait