FOKUS

Sembilan Hakim MK Tolak Semua Eksepsi Tim Prabowo-Sandiaga

Tandaseru – Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua eksepsi Tim Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi Kamis (27/6).

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman setelah selama 9 jam membacakan semua dalil dan pertimbangan serta putusan. Putusan tersebut bersifat final.

“Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Mahkamah menilai, dalil pemohon mengenai adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses Pemilu berlangsung merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sedangkan kewenangan MK sesuai dengan undang-undang adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara.

Sementara terhadap dalil pemohon lainnya, Mahkamah menilai dalil yang diajukan tidak disertakan bukti yang terang, sehingga tidak dapat dibuktikan serta menyakinkan, sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, Mahkamah tetap mempertimbangkan perbaikan permohonan Prabowo-Sandi yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019, meskipun Peraturan MK No.4/2018 tidak memberikan kesempatan bagi pemohon perkara sengketa hasil Pemilu Presiden untuk melakukan perbaikan permohonan.

Putusan ini memperkuat penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai peraih suara terbanyak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dinihari.

MK menegaskan pihaknya hanya bisa menangani sengketa yang berasal dari selisih hasil Pemilu sementara itu Hakim MK menyatakan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 merupakan kewenangan Bawaslu. Karena itu,Menurut MK, gugatan yang dapat diajukan adalah perselisihan yang dinilai dapat mempengaruhi perolehan kursi.

Hakim konstitusi menyebutkan Tim Prabowo-Sandiaga Uno tidak bisa membutkikan adanya money politic dari Tim Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Dalam hal persidangan juga tidak terungkap fakta apakah pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan tersebut sebagai modus lain dari money politics atau vote buying kepada Bawaslu,” kata hakim MK.

MK juga menolak dalil Prabowo-Sandiaga soal menggunakan baju putih saat pencoblosan.
“Selama persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi ajakan untuk menggunakan baju putih. Lebih-lebih pengaruhnya dalam perolehan suara pemohon maupun pihak terkait. Mahkamah menyatakan dalil pemohon a quo tidak relevan dan harus dikesampingkan,” kata hakim konstitusi.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait