Soal Anggaran Pilkada Serentak 2020, Ini Penjelasan Mendagri Tito Karnavian

JAKARTA (tandaseru) – Mendagri Tito Karnavian menyebutkan soal anggaran Pilkada Serentak 2020, bukan berarti tidak memikirkan masalah Covid. Anggaran Pilkada ini sudah terkunci dari awal. Sementara untuk penanganan Covid-19 menggunakan pos lain.

“Dengan adanya anggaran Rp9,1 triliun di daerah-daerah ditambah lagi dengan bantuan dari pusat, dari APBN yang 60 persen itu akan digunakan oleh petugas penyelengara. Juga insentif. Maka ini akan terbuka lapangan kerja. Saya hitung lebih kurang 3 juta lebih untuk insentif penyelenggara, 60 persen, artinya apa? Padat karya ini, real,” ujarnya.

Belum lagi, kata Mendagri, 40 persen anggaran yang akan digunakan untuk pembelian alat Pilkada atau alat pelindung Covid, seperti masker, hand sanitizer, sabun, dan lain-lain. Termasuk alat Pilkada, seperti kertas, pulpen, pena, dan lain sebagainya.

“Itu akan membuat percetakan jalan. Belum dari konsestan, konsestan ini dari 270 daerah katankanlah minimal 2 ajalah rata-rata calon itu berarti 540. Kalau kali pengeluaran mereka otomatis biaya saksi dan lain ya maka akan ada jumlah uang yang cukup besar triliunan yang akan bergerak, beredar di daerah masing-masing,”ujar Mendagri.

Artinya, kata Mendagri, Pilkada bisa menggerakkan perekonomian masyarakat yang terpuruk oleh pandemi Covid-19. Karena mungkin ada mungkin yang buat masker khusus calon. Atau bikin hand sanitizer dengan gambar atau stiker pasangan calon. Otomatis, masker untuk masyarakat akan banyak. Pun hand sanitizer. Para kontestan pun, pastinya akan aktif mensosialisasikan soal penggunaan dan pencegahan Covid-19.

Sementara terkait pertanyaan yang dilontarkan wartawan soal pencairan anggaran yang disebut tersendat, Mendagri menjawab, bahwa anggaran tahap pertama yang diminta sebesar 1.02 triliun telah dipenuhi 961 miliar oleh Menkeu. Kata Mendagri, kenapa Menkeu tidak mengabulkan seluruh permintaan anggaran, karena Kemenkeu jika menyangkut pengajuan anggaran, akan melihat data-data pendukungnya.

“Data-data pendukungnya valid atau tidak. Real enggak, kalau seadainya datanya gelondongan atau tak real Kemenkeu itu mengelola keuangan negara bukan pribadi. Kalau nanti salah memberi karena tak ada datanya pendukungnya menjadi persoalan hukum ya kasihan nanti teman-teman di Kemenkeu nanti bisa terkena masalah hukum juga. Karena namanya pidana itu itu bisa menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain. Jadi saksi bolak balik diperiksa nanti, maka sangat prudent. Sangat detail kalau melihat data pendukungnya ada apa tidak. Jadi jangan minta uang negara hanya surat saja tanpa data pendukung, tidak bisa, nanti semua kena kasus hukum nanti,” ujarnya.

Prinsipnya, lanjut Mendagri, dengan mencairkan anggaran tambahan Pilkada sebesar 961 miliar, itu adalah bentuk komitmen Kemenkeu untuk mendukung penyelenggara Pilkada. Dirinya juga sudah berbicara dengan pihak KPU Pusat.

“KPU ini, dia kan harus mengumpulkan KPUD di 270 daerah, datanya itu dikirim, data pendukung. Jangan dibalik-balik seolah Kemenkeu tak mendukung. Kemenkeu mendukung. Buktinya uang dikeluarkan, suratnya sudah jelas tinggal dibagikan kepada daerah. Saya sudah sampaikan kepada Ketua KPU karena yang mengikuti detailnya Sekjen, KPU. Yang kedua untuk Bawaslu yang minta ada Rp400 miliar lebih sudah dipenuhi tahapan pertama Rp157 miliar. Tolong ditulis juga itu, kenapa Rp157 miliar, data pendukungnya yang sesuai dengan norma ya segitu. Kalau memang bisa mengusulkan data pendukung lain yang lebih clear lebih jelas, Insya Allah akan dapat didukung lagi,” katanya.

“Nah untuk DKPP juga sudah baca suratnya lengkap surat untuk pencairannya dan saya sudah sampaikan juga kepada Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu sudah saya sampaikan semua. Jadi Insya Allah mengenai masalah angaran ini kita akan bisa diselesaikan, yang sekarang lagi saya kejar adalah semua kepala daerah yang sudah mengikat dalam NPHD ada yang sudah 100 persen seperti Pasuruan, no problem. Ada yang 90 persen, ada yang 78 persen, ada yang 48 persen, ada juga yang 56 persen. Nah ini yang kita gedor. Itu uang itu ada di dalam anggaran kalian, karena sudah dikunci pada bulan Maret, itu harus dicairkan diberikan kepada KPU, Bawaslu, kira-kira begitu,” katanya.