FOKUS

Soal Arahan Menkopolhukam, Mabes Polri akan Koordinasi dengan Kejaksaan soal Penangkapan Tjoko Tjandra

JAKARTA (tandaseru) – Mabes Polri angkat bicara soal arahan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang meminta agar Djoko Tjandra ditangkap jika ia datang di sidang Peninjauan Kembali (PK) dihelat.

Dengn ini, Polri berencana akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait upaya penangkapan terhadap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali tersebut.

“Kita koordinasi dengan kejaksaan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (6/7).

Namun, Argo tak menjelaskan secara rinci ihwal koordinasi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa dalam upaya penangkapan ini, pihak kejaksaan lah yang dikedepankan.

“Jaksa yang dikedepankan,” ucap Argo.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepolisian serta Jaksa Agung bersiap menangkap Djoko saat hadir dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) di masa mendatang.

“Ketika hadir di pengadilan, saya minta polisi dan kejaksaan untuk menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap),” kata Mahfud melalui rilis yang diterima, Kamis (2/7).

Diketahui, kasus yang menjerat Djoko bermula saat Bank Bali kesulitan menagih piutang dengan nilai total Rp3 triliun yang tertanam di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada 1997.

Meski masuk dalam perawatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), namun tagihan tak kunjung cair.

Kejaksaan Agung lantas mengendus kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengalihan hak tagih ini. Sepuluh orang ditetapkan menjadi tersangka, tetapi hanya tiga orang yang dijatuhi hukuman penjara.

Ketiganya yakni Djoko Tjandra (Direktur PT EGP), Syahril Sabirin (mantan Gubernur BI), dan Pande N. Lubis (mantan Wakil Kepala BPPN).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait