FOKUS

SPTJM dan Asas Contrarius Actus, Ijtihad Hukum Dirjen Zudan Pecahkan Kebuntuan Layanan Adminduk

JAKARTA (tandaseru) – Regulasi dan dokumentasi adalah alat bukti bagi birokrasi. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutnya sebagai “teman setia”.

“ASN pengelola tata pemerintahan harus bekerja secara transparan, akuntabel, dan tak ada ‘mens rea’ atau niat jahat.  Aparatur pemerintahan bekerjalah dengan mengikuti regulasi yang benar, dokumentasikan dengan benar sebagai alat bukti yang benar, dan hindari niat jahat,” ujarnya.

Demikian pesan Dirjen Dukcapil dalam dialog Ngopi Bareng Prof. Zudan Eisode ke-15 bertajuk “Contrarius Actus dan SPTJM” yang disiarkan secara live streaming melalui channel TV Desa dan channel Dukcapil KDN di situs berbagi video Youtube, Jumat (23/10).

Dalam hal penerbitan akta kelahiran, seringkali pemohon menemui kesulitan lantaran orang tua tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Padahal dalam Kartu Keluarga sudah menunjukkan sebagai suami istri mskipun menyebutkan status kawin belum tercatat.

Untuk masalah ini, Zudan Arif Fakrulloh kerap melakukan “ijtihad hukum” untuk mengatasi kebuntuan serta demi memudahkan pelayanan.

Ijtihad itu misalnya menerapkan asas Contrarius Actus dan mengeluarkan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

“SPTJM bisa juga digunakan untuk membuat akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya, jika tidak dapat memenuhi persyaratan berupa Berita Acara dari kepolisian, dapat diganti dengan SPTJM,” jelasnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com