FOKUS

Survei Alvara: Kepuasan Publik terhadap Polri Peringkat 2 di 100 Hari Kerja Pemerintahan Jokowi

JAKARTA (tandaseru) – Lembaga Survei Alvara Research Center menyebut Polri menempati peringkat kedua dibawah TNI sebagai lembaga negara dengan tingkat kepuasan publik di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam survei ini, Polri menempati peringkat kedua dengan tingkat kepuasan sebesar 72,7 persen. Sedangkan peringkat satu dalam hasil survei ini adalah TNI dengan tingkat kepuasan 85,2 persen.

Selanjutnya, posisi ketiga dan keempat masing-masing diduduki Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tingkat kepuasan masing-masing 72,7 persen dan 72,4 persen.

Kemudian, kepuasan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menurun. Ini terjadi setelah Undang-undang KPK direvisi. Berdasarkan survei Alvara pada Agustus 2019, KPK berada di posisi kedua tertinggi, sedangkan pada Februari 2020 mereka berada di peringkat kelima.

“Yang menarik adalah bila dibandingkan dengan survei Agustus 2019 terdapat penurunan yang cukup tajam tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan KPU. KPK turun dari peringkat 2 ke peringkat 5, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turun dari peringkat 7 ke peringkat 8,” papar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Kamis (13/2).

Adapun KPK berada di posisi kelima dengan tingkat kepuasan 71,1 persen dan disusul oleh Kejaksaan Agung di posisi keenam dengan tingkat kepuasan 70,1 persen.

Sedangkan peringkat ketujuh hingga kesebelas diduduki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (65,3 persen), KPU (63,3 persen), Partai Politik (60,8 persen), MPR (60,2 persen) , dan DPR (53,7 persen).

“Peringkat terbawah masih ditempati oleh lembaga lembaga legislative (DPR, MPR), dan Partai Politik,” ujar Hasanuddin Ali.

Untuk diketahui, survei ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari dengan 1.000 responden dan margin error 3,16 persen, serta Tingkat Kepercayaan 95 persen.

Adapun data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia. (ARS)

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait