napi koruptor

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkomitmen tak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi kepala daerah.

Tandaseru - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambahkan setidaknya 32 nama calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi, Selasa (19/2). Penambahan ini melengkapi 49 napi sebelumnya yang dirilis KPU…

Tandaseru - Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 49 calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlatarbelakang mantan terpidana korupsi, Rabu (30/1) malam. Caleg mantan napi koruptor yang…

Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah…

Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menggugurkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks koruptor menjadi calon legislatif (caleg).

KPU menunggu dokumen resmi putusan MA yang mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg).

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendukung langkah KPU yang memberi larangan bagi napi koruptor ikut serta. ICMI menilai, pemilu yang baik bukan hanya membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, namun juga calon anggota…

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KU) tentang larangan eks napi koruptor maju sebagai calon legislator, pihaknya menyerahkan itu ke parlemen dan komisi pemilihan. Hanya satu yang…