Pakar Hukum

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Banyak pihak yang menilai TWK tidak berdasarkan hukum.

Pencapaian 100 Hari Program Prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sudah berjalan selama ini, mendapat apresiasi dari pakar hukum sekaligus Dosen Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Toar Palilingan.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof Agus Surono menyampaikan kerumunan massa di Maumere, NTT saat Presiden Joko Widodo melintas suatu hal yang spontan. Karena itu peristiwa tersebut tidak ada unsur pidana.

Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebutkan tidak ada Unlawful Killing terkait dengan kasus penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek.

Hasil temuan investigasi Komnas HAM terungkap fakta anggota laskar FPI membawa senjata api saat terlibat bentrok dengan anggota Polda Metro Jaya di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat.

Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengingatkan para kepala daerah tentang sanksi pemberhentian apabila melanggar aturan perundang-undangan pencegahan Covid-19 dinilai tepat dan tidak melampaui kewenangan.

Pernyataan Wakapolri soal pemberdayaan jeger di pasar agar pedagang dan pengunjung pasar taat patuh kepada Protokol Kesehatan Covid-19 ditanggapi beragam oleh sejumlah kalangan.

Kasus pemalsuan label SNI di produk besi siku membuat sejumlah pihak meminta kepada Polri khusus Polda Metro Jaya untuk terus mengusut dan mengungkap aktor intelektual untuk diminta pertanggungjawaban.

Omnibus law yang berkaitan dengan keamanan laut, tidak hanya persoalan ekonomis namun menyangkut kedaulatan negara yang di dalamnya meliputi pertahanan dan keamanan.

Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti divonis 9 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun dalam vonis pengadilan banding, sementara sebelumnya Pengadilan Tipikor Bengkulu memvonis 8 tahun penjara dan dicabut hak politiknya…