FOKUS

Tekan Pemalsuan Dokumen, Kominfo Buat Sertifikasi Elektronik

Tandaseru – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meluncurkan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PsrE) Indonesia dan Promosi Tanda Tangan Elektronik, Rabu (13/11).

Melalui peluncuran program tanda tangan digital ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan berharap keabsahan dan keamanan dokumen dapat lebih terjamin, termasuk dalam transaksi online.

“Layanan elektronik sangat rawan terhadap pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik. Oleh karena itu dibutuhkan jaminan agar dokumen elektronik dapat dipercaya,” ungkap Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Rabu (13/11).

Lebih lanjut, Ia juga mengatakan sertifikasi dan tanda tangan elektronik hadir untuk menjamin keaslian dokumen dan transaksi elektronik. Sehingga, validitas dokumen digital bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.

Samuel mengatakan peluncuran PSrE Indonesia dan tanda tangan elektronik ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jadi semua penyedia layanan wajib terdaftar di pemerintah.

Saat ini PSrE menyediakan enam layanan digital, di antaranya tanda tangan elektronik, segel elektronik, preservasi, otentifikasi, pengiriman elektroknik tercatat, dan penanda waktu. Dua PSrE digarap oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta.

 

Cara kerja sertifikasi elektronik

Menurut Samuel, pemanfaatan sistem sertifikasi dan tanda tangan elektronik saat ini sudah dikaji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

“BPPT punya studi bisa dimanfaatkan apa aja. Kita tunggu dari BPPT untuk pemanfaatannya,” tuturnya.

Dengan adanya sertifikasi elektronik ini, setiap orang yang menggunakannya telah terverifikasi. Apabila dilacak bisa diketahui siapa yang mendatangani, menerbitkan, dan kapan waktunya..

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menjelaskan bahwa setifikat elektronik ini memiliki kunci verifikasi yang hanya dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dalam tanda tangan digitalnya terdapat kunci publik dan kunci privat yang dikeluarkan oleh sebuah badan yang bernama CA (Certification Authority).

Ada enam CA yang diajak bekerja sama oleh Kemenkominfo. Dua diantaranya dari pemerintah, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com