FOKUS

Tidak Ada Perpanjang Masa Jabatan, Pemilu Serentak Tetap Tahun 2024

JAKARTA (tandaseru.id) – Dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), DPR RI Komisi II angkat bicara soal spekulasi perpanjang masa jabatan, Selasa, (21/9).

Pada webinar MIPI yang bertema “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahnun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19?” hadir sejumlah narasumber yaitu Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Nasdem, Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB.

Hadir pula I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU RI, Siti Zuhro, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI/ Wakil Ketua II MIPI, Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI dan August Mellaz, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi dan turut hadir Dirjen Polpum Kemendagri sekaligus Ketua Umum MIPI, Bahtiar.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU RI, Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI, Siti Zuhro, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI/ Wakil Ketua II MIPI,

DPR RI Komisi II, Luqman dari fraksi PKB menilai Kemendagri dan Pemerintah sangat serius dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendatang. Apalagi usai berhembus spekulasi adanya sekelompok orang yang akan memanfaatkan kondisi saat ini untuk memperpanjang masa jabatan.

“Sekalipun adanya spekulasi tersebut, sinyal Kemendagri terang bahwa pemilu tetap dilaksanakan, tinggal bagaimana pelaksanaan Pemilu yang perlu dipertimbangkan agar tahapannya tidak tumpang tindih dengan Pilkada November 2024 mendatang.” ungkapnya

Hal tersebut sejalan dengan Saan Mustopa, DPR RI Komisi II fraksi Nasdem yang menginginkan efektifitas dan kualitas dari penyelenggaraan pemilihan ke depan terutama memperhatikan anggaran agar lebih efisien.

KPU sendiri tidak menampik bahwa adanya kekhawatiran dan kritik yang diterima selama pelaksanaan pemilihan tahun 2020 di tengah pandemi, namun I Dewa Kade dari KPU menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan tersebut cenderung baik walau di masa pandemi, dengan tingkat partisipasi 76,09%.

August Mellaz, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Nasdem.

Siti Zuhro, dari LIPI dan MIPI juga berharap adanya kesadaran politik dari masayarakat yang lebih agar tercipta smart voter yang kritis dan bisa mendapatkan pemimpin terpilih yang amanah dan terbaik.

“Kita perlu membangun ketahanan politik Indonesia dari sekarang, harapannya agar kondisi politik di tahun 2045 mendatang tidak rapuh. Janganlah kita bermain lagi pada target-target jangka pendek saja, agar politik kita tidak stagnan.” Tambahnya

Apalagi Rahmat Bagja dari Bawaslu mengungkapkan masih adanya temuan keterlibatan ASN saat persiapan atau bahkan jauh sebelum pemilihan dimulai. Senada dengan August Mellaz yang juga pemerhati pemilu menyampaikan adanya jumlah suara tidak sah yang semakin besar dan belum ada pendalaman yang memadai.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com