FOKUS

Tunjuk 4 Pjs Gubernur, Mendagri: Kawal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

JAKARTA (tandaseru) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan 4 Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur yang akan bertugas untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Para penjabat kepala daerah yang telah ditunjuk diminta untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan damai dan  aman dari penyebaran Covid-19.

Mendagri menyampaikan hal tersebut saat Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (25/9).

Mendagri secara resmi telah menunjuk empat pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP sebagai Pjs. Gubernur di empat provinsi yang akan menggelar Pilkada.

Empat pejabat yang ditunjuk sebagai Pjs Gubernur itu adalah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Restuardy Daud sebagai Pjs Gubernur Jambi dan Kepala BPSDM Kemendagri  Teguh Setyabudi sebagai Pjs Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).

Acara itu sendiri dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Jambi. Sementara Gubernur Kalimantan Utara dan Gubernur Kepulauan Riau, hadir secara virtual. Dalam acara itu, juga hadir Sekretaris Jenderal Kemendagri, M Hudori dan pejabat Kemendagri Tinggi Madya lainnya di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

Pilkada Tahun 2020 puncaknya 9 Desember 2020, ini amanah dari UU yang sudah disepakati dengan para pihak untuk itu sesuai dengan aturan bahwa pejabat-pejabat yang ikut running lagi ikut berkonsentrasi lagi, otomatis perlu digantikan karena harus melaksanakan cuti kampanye untuk menjaga netralitas maka digantikan dengan penjabat sementara, terutama di 4 provinsi meskipun ada 9 provinsi sebetulnya melaksanakan Pilkada,” kata Mendagri.

Dua provinsi, yakni Sumbar dan Sulteng, karena gubernurnya sedang menjabat di periode kedua, kata Mendagri,  mereka tetap menjabat. Sementara tiga provinsi lainnya yang juga menggelar Pilkada,  yakni Bengkulu, Kalteng dan Kalsel, gubernurnya ikut pemilihan, tapi wakilnya tak ikut dalam Pilkada.  Otomatis wakilnya yang menjabat sementara.

“Juga perlu kita pahami bahwa terjadi juga cuti kampanye untuk pejabat tingkat kabupaten/kota , ini juga otomatis perlu diganti, baik yang diajukan oleh gubernur masing-masing maupun juga ada yang dinilai dari unsur Kemendagri, ” kata Mendagri.

Mendagri berharap,  di kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada segera dilakukan acara yang sama, yakni penyerahan keputusan kepada yang akan menjabat sebagai kepala daerah sementara. Ini agar, para kepala daerah yang bertarung di Pilkada, bisa berkonsentrasi penuh menjalani tahapan kampanye.

“Kemudian kepada rekan-rekan penjabat yang dilantik pada saat ini saya minta betul setidaknya dua agenda utama ini bisa dijadikan pegangan yang harus dilakukan, yang pertama adalah mengawal Pilkada agar Pilkada ini bukan hanya sekedar aman, lancar, tertib, tapi bisa menemukan kepala daerah yang baik tapi lebih daripada itu,” katanya.

Di tengah situasi pandemi ini, lanjut Mendagri,  para penjabat diminta untuk menjadi motor. Karena itu dia minta Pjs yang ditunjuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda setempat dan semua stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing. Para Pjs harus bisa membuat Pilkada ini tidak menjadi media penularan Covid-19.

” Untuk tidak menjadi media penularan maka mindset kita yang harus kita balik, ada pandangan bahwa Pilkada ini merupakan agenda politik dan pemerintahan sesuai amanat UU yang harus dilaksanakan, tetapi tidak hanya sekedar itu banyak faktor-faktor lain. Faktor lain yang sangat penting adalah kita merubah mindset bahwa Pilkada ini menjadi momentum penting bagi daerah, karena daerah ini ada 548 pemilihan kepala daerahnya ada 270, tapi karena ada 9 gubernur otomatis kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut juga melaksanakan ikut terdampak dalam Pilkada ini, totalnya 309 daerah,” kata Mendagri.

Dia berharap, para calon kepala daerah betul-betul adu gagasan dan adu berbuat dalam menghadapi Covid-19. Dan,  untuk mendukung agar Pilkada ini menjadi momen dalam menekan Covid-28 di tingkat nasional, maka 309 wilayah harus bergerak bersama-sama.

Ini sangat penting artinya untuk mendukung langkah-langkah penangangan Covid-19 tingkat pusat yang dipimpin langsung Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Karena kalau  pusat sendiri bergerak itu hanya 50%. Mesin yang lainnya, yakni 548 daerah harus bergerak serempak.

“Jadi ada  4M yang betul-betul harus diterapkan dalam Pilkada ini. Ada 3 yang dianjurkan, ada 1 yang dilarang. Satu yang dilarang adalah kerumunan sosial, terutama kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak. Oleh karena itulah rapat koordinasi yang sudah dilakukan dengan berbagai stakeholder di tingkat pusat maupun daerah,  rapat dengan parpol dan Sekjen Parpol sudah memberikan instruksi kepada daerah masing-masing untuk patuh kepada protokol Covid-19 begitu  juga dengan paslon di tiap-tiap daerah oleh KPU, Bawaslu dan Forkopimda,” katanya.

Intinya, tegas Mendagri, kerumunan sosial sedapat mungkin tidak terjadi.  Yang ada  hanya pertemuan terbatas.  Itu pun hanya dibatasi betul jumlah peserta yang hadir, terutama daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal elektronik.

” Sebanyak mungkin didorong untuk menggunakan sarana media daring dalam jaringan elektronik, baik media konvensional ada tv, radio, media cetak, media sosial yang sekarang luar biasa. Aplikasi seperti zoom, live streaming di YouTube, Instagram, Twitter, group-group sosial media, yang itu bisa mencapai ribuan, puluhan ribuan orang, ini yang kita harapkan ada perubahan tata cara berkampanye di tahun 2020 karena ada pandemi Covid-19. Ini yang saya minta sama-sama kita tegakkan, menghindari kerumunan sosial, ” katanya.

Kemudian ada 3 hal yang dianjurkan, kata Mendagri,  yang bisa membantu penanganan Covid-19, yaitu pemakaian masker secara benar, mencuci tangan dengan semua bahan kimia yang menghancurkan lemak, hand sanitizer berbasis alkohol, klorin, dan lain-lain serta menjaga jarak. Dalam konteks 3 ini, ia sudah sampaikan  kepada KPU agar para kontestan didorong untuk mengutamakan alat peraga yang terkait penanganan Covid-19.

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait