FOKUS

UU KPK Dituding Lemahkan KPK, Ini Reaksi wapres Ma’ruf Amin

JAKARTA (Tandeseru) – Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin memastikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lantas membuat KPK menjadi tumpul.

Ketua Umum MUI itu mencontohkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan usai UU KPK berlaku.

“Menurut saya kalau ada dugaan bahwa UU yang baru itu KPK menjadi tumpul, kemudian tidak memiliki kemampuan, ternyata tidak kan. Bupati Sidoarjo kena OTT, komisioner KPU kena OTT,” kata Ma’ruf kepada wartawan di kantornya, Rabu (15/1).

Ma’ruf menegaskan, UU KPK yang baru tidak menghalang-halangi kerja KPK untuk melakukan penindakan. Sementara hal teknis terkait penyidikan, lembaga antirasuah memiliki wewenang untuk melakukannya.

Artinya UU itu tidak menghalangi adanya penangkapan-penangkapan. Kalau masalah soal teknis proses penyidikan, itu saya kira kewenangan cara-cara KPK bagaimana dia melakukan upaya-upaya itu, sangat teknis sekali,” tutur Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

KPK diketahui telah meringkus Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah lantaran diduga menerima sejumlah uang terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh lembaga antirasuah.

Tak lama berselang, KPK juga menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses PAW di DPR RI. Empat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Bawaslu, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait