Polisi Sebut Periksa Luhut dan Susi Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA (!) – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum ternyata sudah memeriksa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait kasus reklamasi teluk Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan menyebutkan pemeriksaan terhadap dua menteri itu dilakukan di kantornya masing-masing untuk mengetahui terkait aturan pencabutan moratorium.

“Penyidik sudah datang ke sana (kantor), jadi itu (pemeriksaan) berkaitan aturan-aturan dengan moratorium. Pencabutan moratorium,” kata Adi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018).

Menurutnya, pemeriksaan kepada Luhut dan juga Susi ini dilakukan berkaitan dengan seputar kajian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, Adi mengungkapkan pihaknya akan memanggil pengembang reklamasi teluk Jakarta tersebut.

“Moratorium itu kan sisi kebijakan dari pemerintah ya. Dari sana pihak pengembang menginfomasikan hasil temuan. Reklamasi itu kan sifatnya umum ya, kita mau menilai NJOP kan kita lihat dulu berkaitan dengan reklamasinya. Ada kajian dari kementerian lingkungan hidup yang menyatakan ada beberapa poin yang masih ditanya, itu yang mau kita tanyakan,” bebernya.

“Lingkungan hidup, soal kerusakan. Ada banyak item yang ditanyakan sehingga itu dimoratoriumkan. Kemudian dari pihak pengembang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan pertanyaan yang jadi temuan,” sambungnya.

Seperti diketahui, kasus ini sudah dinaikan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena ditemukannya dugaan korupsi pada proyek reklamasi teluk Jakarta ini.

Polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan NJOP pulau C dan D dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Diduga penetapan NJOP pada pulau reklamasi tersebut tidak wajar yakni sekitar Rp3,1 juta per meter persegi.