Wapres Jusuf Kalla Dorong OKI Akhiri Krisis Rohingya

ASTANA (!) – Indonesia prihatin dan menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dan berkomitmen untuk terus mengatasi krisis kemanusiaan dengan bersinergi antara kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia juga terus mendorong seluruh negara, termasuk negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk melakukan pendekatan konstruktif dan mengajak negara OKI untuk lebih mengedepankan bantuan nyata untuk membantu etnis Rohingya.

“Saya mendorong OKI untuk menerima usulan strategi Indonesia untuk penyelesaian masalah Rohingya melalui skema ‘4+1’,” kata Kalla.

Yang dimaksud skema 4+1 yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, dan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama.

Terakhir, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan ditambah satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan (mantan Sekjen PBB) dapat segera diimplementasikan.

Berbagai usulan Indonesia tersebut pada akhirnya telah dimuat dalam dokumen OIC Chairman’s Summary Report of the Meeting of Heads of State and Government on the Rohingya Muslim Community in Myanmar yang disahkan oleh para anggota OKI di Astana, Kazakhstan, Minggu-Senin (10-11/9).

Sementara itu, Amnesty International menyatakan terungkapnya penggunaan ranjau mematikan oleh militer Myanmar di perbatasan Rakhine dan Bangladesh semakin mengkonfirmasi dugaan awal telah terjadinya pelanggaran HAM yang serius di Myanmar.

Ranjau PNM-1

Hasil perkembangan sementara dari investigasi lapangan Amnesty Internasional menunjukkan bahwa pasukan militer Myanmar menanamkan ranjau darat anti-personel di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Padahal jenis ranjau tersebut telah dilarang penggunaannya secara internasional.

Tim Respons Krisis Amnesty International yang dipimpin oleh Tirana Hassan saat ini sedang berada di perbatasan Myanmar dan Bangladesh untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya yang dilakukan tentara Myanmar.

“Ranjau tersebut dipasang di bagian utara Rakhine. PBB memperkirakan sekitar 270 ribu orang telah menyeberang ke Bangladesh melalui daerah beranjau tersebut dalam dua minggu terakhir,” kata Tirana, juga juga Direktur Respons Krisis Amnesty International.

Beberapa ranjau anti-personel ditemukan di dekat Taung Pyo Let Wal, daerah yang juga dikenal sebagai Tumbro, di wilayah perbatasan Rakhine dan Bangladesh.

Berdasarkan analisis tim ahli senjata Amnesty International, satu dari dua ranjau tersebut berjenis PNM-1 yang didesign untuk menghancurkan tubuh lawan.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Juni tahun ini, Amnesty International mendokumentasikan bagaimana militer Myanmar dan kelompok militan di Kachin dan Shan menanam ranjau anti-personel dan bahan peledak lainnya yang membunuh dan menghancurkan warga termasuk anak-anak. (Tam)