DPD: Setop Impor Beras

JAKARTA (!) – Isu impor beras mewarnai sidang paripurna Ke-8 Dewan Perwakilan Daerah Masa Sidang III – Tahun Sidang 2017-2018.

Pada sidang paripurna tersebut, Anggota DPD RI juga menyampaikan laporan hasil kegiatan di masa reses. Dalam laporannya, Fahira Idris menyampaikan laporan reses, terkait dengan pilkada serentak.

“Masyarakat berharap pilkada serentak berjalan lancar dan aman, sehingga masyarakat bisa melaksanakan pemilihan umum dengan aman dan nyaman guna menentukan pemimpin daerah yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi daerah,” ucapnya, Senin (15/1).

Terkait dengan harga beras naik, hal ini menyulitkan warga karena beras menjadi semakin mahal. Ditambah lagi pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton.

Fahira berharap di masa panen raya bulan depan, maka tidak ada lagi kendala beras mahal dan langka. “Februari dan Maret akan ada panen beras, semoga saja penyaluran beras untuk rakyat tidak ada kendala, dan harga beras juga bisa stabil,” harapnya.

Sementara itu, John berharap agar DPD bisa memutuskan agar impor itu bisa disetop. “Padahal kita sebentar lagi akan memasuki panen padi. Jadi tidak perlu lah impor,” ujar dia.

Senada dengan John Pieris, anggota DPD Provinsi Jambi Daryati Uteng juga mengharapkan pemerintah untuk men-stop impor beras. Kondisi nasional saat ini belum membutuhkan impor beras.

“Kondisi nasional saat ini, kita belum membutuhkan impor,” papar dia.