Bamsoet Tegaskan Lagi Bangsa Indonesia Butuh KUHP Baru

Tandaseru – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bangsa Indonesia sangat memerlukan KUHP yang baru mengingat sudah 74 tahun merdeka. Saat ini, kata dia, Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda.

“Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda,” ujar Bamsoet saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Senin (7/10).

Bamsoet mengakui jika dahulu dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum. Dalam pembahasan selanjutnya, kata dia, MPR berharap DPR akan banyak melibatkan kalangan ilmuwan sosial dan politik.

“Tak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif. Sehingga, masyarakat bisa ikut tercerahkan,” terang Bamsoet.

Bamsoet juga merespons kembali mengenai penolakan revisi RUU KPK. Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, mengingat UU KPK sudah disahkan, maka kini bolanya ada di pemerintah.

Jika masyarakat tak puas, bisa juga mengajukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika ada gerakan rusuh, siap-siap berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum,” tegas Bamsoet.