rkuhp

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bangsa Indonesia sangat memerlukan KUHP yang baru mengingat sudah 74 tahun merdeka.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo mengenai revisi undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi tugas pertama pemerintahan di periode kedua.

Massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta berlarian ke arah Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Senin (30/9).

Sejumlah mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa serentak menolak RKUHP, termasuk mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Selatan.

Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta yang mewakili 13 universitas mengajak seluruh mahasiswa untuk membahas dan mengkaji RKUHP yang menjadi gejolak di masyarakat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR periode berikutnya membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara mendalam. Pandangan publik dibutuhkan dalam pembahasan undang-undang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly banyak yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) namun tak memahami persoalan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat Zulkifli Hasan konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan anggota DPR sepakat mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil meminta pengesahan Revisi KUHP tidak ditunda.