Urgensi Kekerasan Seksual, RUU PKS Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020

JAKARTA (tandaseru) – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akhirnya resmi dicabut bersama 15 RUU lainnya, dari RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 DPR RI.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV tahun sidang 2019-2020, Kamis (16/7). Rapat ini dihadiri 96 anggota dewan secara fisik dan 226 secara virtual.

Dalam live talkshow Nasional is Me yang bertajuk “Menanggapi Kekerasan Seksual”, Sarjoko S dari Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian, menyatakan bahwa kekerasan seksual pada perempuan terus meningkat tiap tahunnya.

“Berdasarka data Komnas Perempuan sebanyak 792% atau hampir 8 kali lipat dalam kurun waktu 12 tahun tercatat 431.471 kasus kekerasan seksual,” ujar Sarjoko.

Sementara itu, kekerasan yang terjadi pada anak di tahun 2019 tercatat sebanyak 21 kasus pelecehan anak dengan jumlah korban 123 anak.

Lebih lanjut, Sarjoko menjelaskan sejak tahun 2016 Komnas Perempuan bersama elemen sipil lainnya sudah mengajukan RUU PKS.

Sejatinya, pembahasan RUU PKS ini kerap kali diwarnai kontroversi, baik di kalangan masyarakat maupun di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembahasan yang berlarut-larut ini berujung antiklimaks ketika Komisi VIII DPR justru mengusulkan agar RUU PKS dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena pembahasannya agak sulit,” ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6).

Apa isi RUU PKS?

Definisi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sementara cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11 sampai 20.

Pasal itu yang menyatakan “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

“Dalam RUU PKS Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari 9 kategori, di antaranya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual,” jelas Sarjoko.

Faktanya, hingga kini belum ada kebijakan yang menanggulangi hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif.

Oleh karena itu, kehadiran RUU PKS bisa mengakomodir hak-hak korban secara mutlak sebagai payung hukum.

Urgensi pengesahan RUU PKS

Molornya pembahasan RUU PKS ke Prolegnas 2021 memunculkan kekecewaan dari jaringan masyarakat sipil, termasuk aktivis perempuan.

Dengan demikian, setidaknya ada enam alasan urgensi pengesahan RUU PKS di antaranya:

• Pertama RUU PKS mengenal konsep relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual. Apabila istilah itu digunakan, dampaknya bisa membuat korban tak disalahkan kembali dengan alasan busana yang dikenakan.
• Kedua, RUU PKS bisa mencegah kriminalisasi korban, keluarga korban, saksi atas kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.
• Ketiga, dalam RUU PKS terdapat perluasan definisi perkosaan. Ia membandingkan, di dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), perkosaan sebatas penetrasi kelamin.
• Keempat, RUU PKS ikut menjamin partisipasi warga dalam mendukung korban.
• Kelima, RUU PKS mengakui keterangan korban sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan.
• Keenam, RUU PKS menjamin masuknya materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Tak kalah penting, dengan hadirnya RUU PKS tentunya diharapkan bisa menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan.