Langkah Korpri 5 Tahun ke Depan dan Tangkal Radikalisme

JAKARTA ( tandaseru.id) – Dalam acara Wedangan IKA UNS seri ke-97 yang diselenggarakan secar daring, Zudan Arif Fakhrulloh paparkan empat langkah Korpri 5 tahun ke depan, Rabu, (16/2).

Bertema “Peran Korpri Dalam Pembinaan ASN Indonesia” sebagai narasumber Zudan Arif Fakrulloh, Ketua Umum DP Korpri Nasional serta Karjono Atmoharsono, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Zudan menjelaskan sejumlah langkah Korpri pada periode 2022 – 2027 atau 5 tahun ke depan, terdapat empat langkah yang paling difokuskan olehnya, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam Korpri.

“Sesuai arahan Presiden, Korpri diminta untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, kedua Korpri perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar di Pemda, di KL, di kampus yang negeri, polaritas layanan publiknya meningkat,” tuturnya

Ketiga, Zudan juga mewaspadai akan adanya tsunami politik yang akan terjadi pada tahun 2024 mendatang. “kami perlu melindungi karir dan ASN agar tidak mendapat masalah hukum, karena di tahun 2024 akan ada  514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi yang mengikuti Pilkada…, karena akan ada benturan dengan kepala daerahnya jika ASN tidak mengikuti bisa di non-job kan (dicopot jabatannya). Banyak Sekda yang dicopot hanya karena tidak mengikuti arahan kepala daerahnya yang mau ‘bermain’.” jelasnya

Terakhir Zudan ingin Korpri meningkatkan kesejahteraan ASN, “baik gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan dan pensiun kami dorong untuk ada peningkatan.” tambahnya

Selain itu, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pun menyoroti adanya radikalisme dikalangan ASN.

“Untuk mengatasi paparan radikalisme, sebelum menjadi asn, dari BPIP juga telah menerapkan psikotes, wawancara dan juga melakukan rekam jejak bersih radikalisme…, namun penguatan dan memberi literasi dan edukasi terhadap ASN dan lingkungan ASN agar juga tetap berjalan agar tidak terpapar radikalisme dari dalam.” ungkapnya

Menurutnya ASN itu harus benar dan pinter, “karena tidak semua orang benar itu pintar dan tidak semua orang pintar itu benar. Lebih baik jadi orang yang benar walau tidak pintar, dan akan bahaya jika jadi orang pintar tetapi tidak benar.” tambahnya

Cukup banyak orang terpapar melalui media sosial, jadi Karjono mengingatkan ASN agar tidak mengunggah ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKR dan pemerintah.

“Hal itu termasuk perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci. Serta ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, antar golongan, rasis. ASN juga jangan mengunggah berita hoax, dan apapun yang melecehkan simbol negara.” tegasnya