Sejumlah perusahaan asal Singapura di Batam tutup dan tidak beroperasi lagi, sementara permasalahan pembagian kewenangan antara Pemkot Batam dengan Badan Pengusahaan Batam belum tuntas.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hak angket KPK dengan membentuk panitia khusus setelah diputuskan dalam rapat paripurna.