JAKARTA (!) – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla ikut mengomentari polemik mahar pilkada yang menjerat Partai Gerindra.
JK mengungkapkan, dari pengalamannya membawa Anies Baswedan ke panggung Pilkada DKI, dirinya tak memberi mahar untuk Gerindra sebagai partai pengusung.
JK bercerita, ketika itu Prabowo langsung menerima usulannya tanpa memberikan syarat apapun.
“Langsung saja diterima tanpa syarat-syarat, tidak ada itu,” ujar Jusuf Kalla, Selasa (16/1).
Terkait dengan isu permintaan mahar dari partai politik, menurutnya, bisa jadi ini merupakan keniscayaan yang menjadi tidak baik, Ini lantaran imbas tingginya biaya ekonomi daerah.
Menurutnya, jika kepala daerah tersebut terpilih dengan proses mahar maka kecenderungannya akan menjadi beban ke kebijakan anggaran di daerah.
“Akibat ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur semakin mahal sehingga menyebabkan proses ekonomi, izin di daerah menjadi dibebankan ke situ,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menegaskan, budaya permintaan mahar politik ini sebetulnya bisa dihilangkan. Adapun larangan untuk memberikan mahar politik tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga tidak perlu ada sanksi baru.
“Di undang-undang sudah ada, tidak boleh ada money politic, jadi tidak perlu ada sanksi baru,” ujar Jusuf Kalla.
