Tandaseru – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla prihatin dengan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) pejabat daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jusuf Kalla menilai, hal tersebut dipicu oleh keinginan untuk hidup mewah, ongkos politik yang mahal, dan percepatan izin usaha.
“Tentu kita prihatin begitu banyak (pejabat daerah) ditangkap, ini terjadi terus dan sepertinya orang tidak takut kena sanksi,” ujar Jusuf Kalla, Selasa (16/10/2018).
Jusuf Kalla menambahkan, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan perizinan online terpadu satu pintu. Perizinan satu pintu ini juga telah diterapkan di sejumlah daerah.
Namun, kasus suap masih marak terjadi karena ada pengusaha yang ingin proses perizinannya berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, Jusuf Kalla mendorong agar proses perizinan ini diperbaiki.
“Prosesnya harus diperbaiki, sudah banyak sistem (perizinan) daerah online atau satu pintu,” kata Jusuf Kalla.
Selain itu, maraknya korupsi di daerah juga dipicu oleh biaya politik yang mahal. Adapun, sistem kampanye saat ini sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih efisien. Misalnya saja, larangan kampanye besar-besaran dan aturan pemasangan baliho.
“Namanya persaingan ingin selalu lebih baik, lebih tinggi, jadi biaya mahal,” ujar Jusuf Kalla.
Comments are closed.