KPU Janjikan Sebulan Perbaikan Data Pemilih

Tandaseru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pihaknya akan menyelesaikan pencocokan dan penelitian (coklit) secara terbatas terhadap pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam waktu 30 hari ke depan.

KPU berkomitmen membereskan persoalan DPT dalam waktu tambahan 30 hari yang sudah disepakati bersama dengan Bawaslu, peserta pemilu dan pihak terkait lainnya.

Komisioner KPU Viryan mengatakan, pihaknya sudah melakukan coklit dan verifikasi 24 juta dari 31 juta data pemilih yang sudah rekam e-KTP, namun belum masuk DPT. Menurut Viryan, masih ada 7 juta atau 24,29% data pemilih yang belum dicoklit terbatas atau belum diverifikasi.

Data 31 juta berasal dari dukcapil yang telah ditindaklanjuti oleh KPU sampai tingkat desa dan kelurahan.

“Dari 31 juta sudah selesai 75,80%. Kita hitung masih ada 24,29% (7 juta) yang belum dicoklit terbatas atau belum diverifikasi,” ujar Viryan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (16/11).

Selain menindaklanjuti 7 juta data yang tersisa, kata Viryan, dalam waktu 30 hari ke depan, komisinya juga akan melakukan sinkronisasi antara daftar pemilih dalam negeri dengan pemilih luar negeri. Pasalnya, kata dia, pemilih dalam negeri dengan pemilih luar negeri mempunyai potensi ganda.

“Kita belum melakukan sinkronisasi data karena kesulitannya adalah luar negeri, pemilih disusun berdasarkan basis nomor paspor sehingga ketika kita padankan itu, tidak mudah, bisa dengan nama, tempat tanggal lahir, namun tentunya menjadi kurang efisien dan kurang meyakinkan,” tandas dia.

Lebih lanjut, Viryan mengatakan, KPU memastikan dalam waktu 30 hari, data pemilih di 23 kabupaten/kota yang tersebar di 6 provinsi akan selesai ditindaklanjuti. Pasalnya, rekapitulasi DPT hasil perbaikan II ditunda karena rekapitulasi di 6 provinsi tersebut belum selesai sampai kemarin, Jumat (15/11).

“Dari 514 kabupaten/kota, sampai tadi malam, masih ada 23 kabupaten/kota yang tersebar di 6 provinsi mengalami penundaan karena berbagai sebab. Keenamnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku,” katanya.