Nasir Djamil: Jokowi Keliru Sebut Hukuman Mati Koruptor karena Kehendak Rakyat

Tandaseru – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyebut hukuman mati bagi koruptor sudah diatur dalam Undang-Undang tidak pidana korupsi. Nasir menyebut Presiden Jokowi keliru ketika mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa dilakuakn atas kehendak rakyat.

“Pak Jokowi menurut saya keliru, UU Tipikor sendiri mengatur hukuman mati itu kan ada di UU tentang hak asasi manusia kemudian terkait psikotropika dan juga UU tidak pidana korupsi itu sendiri,” kata Nasir kepawa wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Nasir juga menerangkan, dalam UU KUHP yang akan direvisi, mengenai hukuman mati itu akan ada proses bertahap. Ketika Jaksa menuntut hukuman mati, tetapi hakim memutuskan lain yaitu seumur hidup.

Politikus PKS tersebut mengatakan perlu kualifikasi untuk terpidana kasus koruptor dijatuhkan hukuman mati. Dia mengingatkan, tidak semua kasus koruptor harus dijatuhkan hukuman mati.

“Dalam keadaan tertentu misalnya dia melakukan korupsi ketika suatu daerah dalam keadaan krisis ekonomi, dan bencana alam jadi setau saya ada dua kriteria itu,” ucapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Menurut dia, ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam.

“Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan, kalau enggak tidak. Misalnya ada gempa dan tsunami di Aceh atau di NTB, kami ada anggaran untuk penanggulangan bencana tapi duit itu dikorupsi, itu bisa (diancam hukuman mati),” kata Jokowi, kemarin.