NUSA DUA, Bali (tandaseru) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan tingkat kerawanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di kabupaten/kota berada dalam kategori sedang, sementara pilkada provinsi masuk dalam kategori tinggi.
Menurut Ketua Bawaslu Abhan, berdasarkan pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan Pilkada, pilkada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 atau berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Adapun pada pemilihan gubernur, sembilan provinsi yang menyelenggarakan Pilkada memiliki skor rata-rata skor 73,8 atau dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.
“Oleh karena itu, dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Abhan
Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (27/2).
Dia menyebut, ada empat dimensi yang diukur dalam Indeks Kerawanaan Pilkada (IKP) Pilkada Serentak 2020, yang harus dimaknai sebagai Early Warning System (Sistem Peringatan Dini).
Pertama, dimensi konteks sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.
Kedua, dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.
Ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Keempat dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.
Pada pemetaan potensi kerawanan Pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan level tertinggi kerawanan Pilkada dengan skor 80,89.
Kabupaten lain dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (80,89); Kota Makassar, Sulawesi Selatan (78,01).
Paling rawan
Sementara itu, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, Sulawesi Utara adalah daerah dengan skor kerawanan tertinggi yaitu 86,42. Delapan provinsi lainnya berturut-turut Sulawesi Tengah (81,05), Sumatera Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).
Dengan berpegang pada data hasil penelitian tersebut, Bawaslu akan melakukan koordinasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, baik Kementerian/Lembaga maupun masyarakat sipil.
Koordinasi dan sinergi dilakukan untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. “Strategi juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah,” kata Abhan.
