Awal Tahun 2020, Gojek Resmi Mengaspal di Malaysia

Tandaseru – Malaysia resmi mengizinkan layanan ojek online, Gojek mengaspal pada awal tahun, yakni Januari 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, Gojek diberikan izin mulai beroperasi di Malaysia selama lebih dari enam bulan dengan konsep bisnis mereka.

Selama lebih dari enam bulan, Gojek pun akan ditinjau untuk mengukur permintaan masyarakat terkait layanan ini.

Perjuangan Gojek untuk bisa hadir di sana pun tidak mudah karena sempat mengalami penolakan, salah satunya pengusaha Big Blue Taxi Service, Shamsubahrin Ismail.

Selain menyoroti keamanan berkendara motor, mereka juga menilai Gojek tidak sesuai dengan budaya dan kesempatan kerja di kalangan anak muda Malaysia.

Sebelumnya, kabinet Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah memerintahkan Menteri Transportasi dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Syed Saddiq Abdul Rahman untuk mengkaji aturan kehadiran ojek online di Malaysia.

Lebih lanjut, Syed Saddiq mengungkapkan kehadiran Gojek dan ojek online untuk mendorong ekonomi digital di Malaysia, serta dapat dilihat dalam ruang lingkup yang lebih luas, seperti pengiriman makanan hingga paket.

“Dalam hal pengiriman makanan, di Malaysia sekarang ini lebih ke arah restoran yang mapan karena kurangnya ekosistem yang baik, dengan ini maka warung yang berada di depan rumah kita bisa berpartisipasi dalam ekonomi informal melalui ekonomi digital,” jelasnya.

Rencana Gojek Ekspansi ke Filipina

Selain di Malaysia di tahun yang sama, seperti dikutip dari Tech in Asia, Selasa (5/11), Gojek juga akan berekspansi hadir di Filipina.

Diketahui, pada bulan Januari pengajuan izin yang diajukan Gojek ke Philippine Land Transportation Franchising and Regulatory Board ditolak.

Tak berhenti disitu, Gojek mencoba lagi mengakuisisi lisensi operasional di Filipina dan kembali harus menghadapi penolakan.

Pemerintah Filipina menegaskan bahwa untuk bisa mendapatkan izin operasional di sana, perusahaan-perusahaan ride hailing di negaranya, harus setidaknya 60% dimiliki oleh orang Filipina sendiri.