Roy Suryo: Polisi Nilai Pernyataan Gonggongan Anjing Menag tak Masuk Unsur Penistaan Agama

JAKARTA (tandaseru.id) – Polisi menyebut pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas soal suara toa Masjid dan suara gonggongan anjing tidak memenuhi unsur penistaan agama seperti yang dilaporkan eks Menpora, Roy Suryo.

Hal ini dikatakan Roy ketika laporannya terhadap Yaqut ditolak oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (24/2). Diketahui, Roy menyertakan pasal 156A tentang penistaan agama dalam laporannya tersebut.

“Pendapat kami sama dengan pendapat masyarakat, jadi ada satu hal tidak pantas dilakukan hanya sayangnya di pasal 156A hal tidak pantas itu menurut konsultasi pihaj kepolisian belum bisa masuk insur pidana di pasal 156A,” kata Roy kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (24/2).

Selain itu, alasan polisi menolak laporan tersebut adalah karena locus de licti (tempat kejadian) saat Yaqut menyebutkan pernyataan itu tidak ada di Jakarta dan sekitarnya, melainkan di Pekanbaru, Riau.

Dia sangat menyayangkan penolakan laporan yang dibuat. Hal ini karena pernyataan Yaqut yang bisa memancing eskalasi protes dari masyarakat lebih besar lagi.

“Jadi saya berharap belum berhasilnya (laporan) kami tidak membuat eskalasi lebih besar di masyarakat dan semoga masyarakat bisa sementara memaklumi hal ini dan akan ada nyali lebih besar dari penegak hukum untuk proses kasus ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menolak laporan mantan Menpora, Roy Suryo terhadap Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas soal pernyataan suara toa Masjid dengan gonggongan anjing.

Laporan itu diketahui dilayangkan oleh Roy Suryo pada Kamis (24/2) sore dengan mempersangkakan pasal 156 A KUHP tentang penistaan agama dan pasal 28 ayat 2 jo 45 ayat 2 tentang ITE. Namun, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut.

“Setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang di Polda Metro tidak seperti biasa saya keluar membawa tanda bukti lapor saya hari ini tidak berhasil membawa bukti lapor,” kata Roy kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/2).

Kepada Roy, penyidik Polda Metro Jaya beralasan tidak bisa menerima laporan itu karena locus de licti (tempat kejadian) itu bukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, melainkan di Pekanbaru, Riau.

Yaqut menjadi perbincangan buntut pernyataannya yang membandingkan suara toa Masjid dan Musala dengan suara gonggongan anjing. Hal ini dikatakan saat Yaqut membahas soal SE tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

SE itu mengatur soal batas volume dari toa atau pengeras suara di Masjid maupun Musala yang hanya diperbolehkan maksimal 100 dB (desibel) agar tidak mengganggu warga.

“Karena kita tahu, misalnya ya di daerah yang mayoritas muslim. Hampir setiap 100-200 meter itu ada musala-masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan Toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya,” kata Yaqut.

“Kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan nonmuslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita nonmuslim menghidupkan Toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng, itu rasanya bagaimana,” kata Yaqut lagi.

Ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing.

“Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya. Kiri, kanan, depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apa pun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musala-masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu,” katanya.

Terkait itu, Kementerian Agama (Kemenag) membantah jika Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas membandingkan suara adzan dengan suara gonggongan anjing.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Thobib Al Asyhar menyebut Menag tengah mencontohkan terkait suara kebisingan yang bisa mengganggu warga melalui toa atau pengeras suara.

“Menag sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menag sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara,” tegas Thobib di Jakarta, Kamis (24/2).

Thobib menjelaskan SE itu terkait dengan toleransi dalam hidup di masyarakat plural. Sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apa pun yang bisa membuat tidak nyaman.

“Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yaqut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara,” jelasnya.

“Jadi Menag mencontohkan, suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain. Sehingga, keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga,” sambungnya.