Hak Angket

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto merespons wacana hak angket terhadap pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Menurutnya, hal…

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons rencana DPR RI yang akan mengajukan hak interpelasi dan angket terkait pengangkatan Komjen Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK masuk dalam draf rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR mengenai KPK. Tujuannya agar KPK tidak melakukan penyimpangan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas.

Pansus Hak Angket DPR semakin memperluas pendalaman kinerja KPK. Sejumlah infromasi terus dikumpulkan dan digali, tidak hanya dari yang tersandung oleh KPK tetapi juga dari para penegak hukum.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Tomy Suryatama menyatakan kelompok Iluni yang menudukung Hak Angket KPK, tidak resmi.

Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dialokasikan oleh Kemenkeu, sehingga tidak mungkin dibekukan, kata satu pejabat KPK.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, hak angket merupakan upaya intervensi kasus e-KTP. Intervensi ini berupa model premanisme.

Anggota Komisi III dan Politisi PDIP Masinton Pasaribu menganggap hak angket diperlukan untuk mengawasi kinerja KPK. Usulan hak angket itu muncul dipicu oleh persidangan kasus e-KTP.

Partai Demokrat menilai momen hak angket KPK belum tepat, sehingga Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan langsung untuk tidak menyetujui adanya hak angket.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hak angket KPK dengan membentuk panitia khusus setelah diputuskan dalam rapat paripurna.